Rumah Tahfidz Daar ar-Rahmah

Rumah Tahfidz Daar ar-Rahmah
Bergabunglah dengan Rumah Tahfidz Daar ar-Rahmah

Sang Spiritual Motivator

Sang Spiritual Motivator
Photo Mr.Faqih Syarif

Umrah dengan 1/2 Harga

LiburanMurah.co

Tuesday, January 4, 2011

Kado Penguasa untuk Rakyat di Tahun Baru 2011: Kenaikan Harga BBM Lewat Pembatasan Subsidi



Kado Penguasa untuk Rakyat di Tahun Baru 2011: Kenaikan Harga BBM Lewat Pembatasan Subsidi

Setelah mendapat persetujuan DPR, mulai Maret 2011, Pemerintah akan mengurangi subsidi BBM dengan melarang mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi. Pembatasan tersebut akan dilakukan secara bertahap, mulai di Jabodetabek hingga mencakup seluruh Indonesia pada 2013.

Penolakan masyarakat terhadap kebijakan tersebut tidak sehebat ketika Pemerintah bermaksud menaikkan harga BBM sebagaimana tahun 2008 lalu. Padahal kebijakan pembatasan subsidi BBM juga berdampak sama dengan kenaikan harga BBM sehingga harus ditolak. Setidaknya, ada tujuh alasan yang mendasari penolakan tersebut.

Pertama: Indonesia memiliki cadangan energi termasuk migas yang sangat besar. Sayangnya, sebagian besarnya justru dikuasai pihak asing. Merujuk data produksi minyak ESDM 2009, dari total produksi minyak dan kondensat di Indonesia, Pertamina hanya memproduksi 13,8%. Sisanya dikuasai oleh swasta khususnya asing seperti Chevron (41%), Total E&P Indonesie (10%), Chonoco Philips (3,6%) dan CNOOC (4,6%). Pemerintah melalui BP Migas pun malah memperpanjang kontrak-kontrak pengelolaan ladang minyak dengan pihak asing ketimbang menyerahkannnya kepada Pertamina. Di sisi lain, dengan UU Migas 22/2001, Pertamina diperlakukan sama dengan perusahaan swasta sehingga harus bersaing untuk mendapatkan konsesi pengelolaan ladang minyak dari BP Migas. Kebijakan ini berkebalikan dengan Malaysia yang memberikan wewenang sangat besar kepada Petronas sehingga mampu menggeser dominasi swasta dalam pengelolaan migas negera. Di Cina dan sejumlah negara Amerika Latin seluruh sektor energi sepenuhnya juga dikuasai oleh negara. Sehingga mereka dapat mengendalikan produksi dan harga di pasar domestik sesuai dengan kepentingan politik dan ekonomi negara tersebut.

Kedua: Subsidi BBM yang selama ini dianggap membebani APBN dan sering salah sasaran merupakan pernyataan ‘menyesatkan’. Menurut definisi Pemerintah, subsidi BBM adalah selisih harga patokan dikurangi harga eceran yang dijual Pertamina (Subsidi BBM=Kuantitas yang Disalurkan x [Harga Patokan - (Harga Jual Eceran - pajak)]). Pada Perpres 71/2005 disebutkan bahwa Harga Patokan adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin. MOPS atau Mid Oil Platt’s Singapore adalah harga transaksi jual-beli pada bursa minyak di Singapura. Formulasi harga patokan yang berlaku pada tahun 2008 adalah MOPS plus alfa sebesar 9% (BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan Subsidi Jenis BBM Tertentu Tahun Anggaran 2008 pada PT Pertamina).

Anggaran subsidi tersebut dibayarkan Pemerintah kepada Pertamina yang telah mendistribusikan dan menjual BBM dengan harga eceran yang telah ditetapkan Pemerintah yang lebih rendah dari harga patokan (internasional). Pertanyaannya: apakah Pertamina betul-betul rugi karena menjual BBM di bawah harga patokan? Jika biaya produksi hingga distribusinya lebih rendah dari harga patokan maka Pertamina tentu rugi. Namun, jika lebih tinggi maka Pertamina tetap untung.

Lalu berapa biaya produksi BBM Pertamina untuk Premium (RON 88) dan Pertamax (RON 95)? Karena tidak tersedia data dari Pertamina maka untuk menghitungnya bisa digunakan proxi persentase komponen harga rata-rata bensin (gasoline RON 95) di USA yang sebanding dengan kualitas Pertamax. Harga Bensin = Minyak Mentah (51%) + biaya pengilangan & keuntungan (15%) + biaya distribusi & pemasaran (12%) + pajak (22%) (http://tonto.eia.doe.gov). Harga minyak mentah Pertamina diperoleh dari biaya produksi, cost recovery (US$ 940,7 juta) dibagi total lifting minyak mentah 2007 sebesar 38,9 juta barel (BPK, Perhitungan Kewajiban Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kkks) Sehubungan Dengan Koreksi Alokasi Biaya Depresiasi Yang Diperhitungkan Dalam Cost Recovery Pertamina Petroleum Contract (PPC) Dan Kontrak Minyak Dan Gas Bumi Pertamina (KMGBP) Tahun 2003 S.D 2007). Hasilnya: US$ 24,2/barel atau US$ 0,15/liter atau Rp 1.368 jika dirupiahkan dengan kurs Rp 9.000. Harga ini sebenarnya cukup mahal karena cost recovery Pertamina jauh lebih tinggi daripada rata-rata cost recovery perusahaan minyak Indonesia yang berkisar US$ 13,82/perbarel pada 2007 (http://www.scribd.com/doc/38206301/Crude-Oil-Cost-Production).

Dengan memperhitungkan formula di atas maka harga Pertamax semestinya hanya sebesar Rp 2.683/liter. Premium dengan oktan yang lebih rendah tentu lebih murah. Jika dijual dengan Rp 4.500, sesungguhnya keuntungannya sudah sangat besar. Tidak aneh jika keuntungan yang sangat besar ini membuat perusahaan minyak di dunia berlomba-lomba mengeruk minyak, termasuk di negeri ini, meski harus menyengsarakan rakyatnya. Lalu mengapa harga jual di Premium dan Pertamax di SPBU Pertamina lebih mahal? Ini karena harga minyak mentah yang diperhitungkan dalam formula di atas menggunakan harga minyak di pasar internasional meski sebagian besar diproduksi oleh Pertamina sendiri. Dengan demikian, apa yang dianggap kerugian Pertamina yang kemudian diganti oleh Pemerintah bukanlah merupakan kerugian nyata, namun hanya potential loss (hilangnya potensi laba) karena dijual tidak dengan harga pasar internasional. Jika demikian maka dana subsidi Pemerintah keluar dari kantong kanan dan masuk lagi ke kantong kiri melalui laba yang diperoleh Pertamina.

Ketiga: Pembatasan BBM bersubsidi dalam jangka panjang akan menguntungkan Perusahaan Minyak Asing yang memiliki SPBU, seperti Total, Shell, dan Petronas. Selama ini SPBU-SPBU tersebut mengalami kerugian karena konsumen lebih memilih Premium yang dijual Pertamina yang harganya lebih murah. Dengan adanya pembatasan subsidi BBM maka seluruh pengguna mobil pribadi terpaksa menggunakan bahan bakar yang kadar oktannya lebih tinggi seperti Pertamax atau bensin yang diproduksi oleh SPBU asing tersebut. Dengan biaya produksi yang lebih efisien dan kualitas yang mungkin lebih baik maka produk-produk SPBU asing tersebut akan lebih bisa bersaing dengan SPBU yang berlogo Pertamina. Berdasarkan hukum penawaran dan permintaan, maka jumlah SPBU asing akan semakin menjamur. Jika tidak ada inovasi maka kegiatan bisnis Pertamina di sektor hilir menjadi tidak bisa bersaing. Hal ini tentu akan merugikan Pertamina. Sudahlah di sektor hulu tergerus, di sektor hilir pun tersingkir.

Keempat: Kegiatan usaha Pertamina belum berjalan secara efisien khususnya dalam produksi dan pengadaan minyak mentah. Menurut sejumlah sumber, termasuk temuan BPK tahun 2008 (BPK, Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang Tahun 2007 dan 2008 (Semester I) pada Pertamina), disebutkan sumber ketidakefisienan Pertamina antara lain: (a) Dalam pengadaan minyak mentah dan BBM, Pertamina cenderung mengimpor minyak mentah dan BBM melalui jasa rekanan yang sarat dengan manipulasi tender sehingga biaya pengadaan minyak impor semakin mahal. Bahkan sejumlah pengadaan melalui penunjukan langsung yang biayanya lebih mahal. (b) Pertamina lebih banyak menggunakan kapal sewa daripada kapal milik sendiri sehingga biaya angkut lebih mahal. Ini terjadi karena dari 137 kapal yang dioperasikan Pertamina, 102 di antaranya disewa dari perusahaan lain (Pertamina, Annual Report 2007). (c) Dalam jumlah tertentu, Pertamina lebih memilih untuk mengimpor daripada membeli atau menggunakan hasil produksi dalam negeri yang tidak membutuhkan biaya pengapalan. (d) Pertamina mengimpor BBM karena keterbatasan kapasitas kilang Pertamina. Kapasitasnya hanya sebesar 1 juta barel perhari yang hanya sanggup memenuhi 63% kebutuhan dalam negeri. Kapasitas kilang tersebut dalam lima tahun terakhir justru mengalami penurunan dari 282 juta barel pada tahun 2004 menjadi hanya 245 juta barel pada 2008. Padahal dengan memproduksi sendiri biayanya akan lebih murah. Sehingga, harga minyak yang dijual kepada konsumen akan lebih rendah.

Kelima: Pembatasan subsidi BBM merupakan langkah bertahap Pemerintah untuk menghapus subsidi BBM. Apalagi Bank Dunia sejak lama meminta agar Indonesia menghapus subsidi BBM karena dianggap tidak efisien.

Keenam: Pembatasan subsidi BBM akan menekan daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin. Pembatasan subsidi BBM akan mengakibatkan harga Pertamax dan BBM nonsubsidi lainnya mengikuti harga pasar internasional. Padahal harga pasar tersebut terbentuk oleh permintaan dan penawaran yang banyak dipengaruhi oleh kegiatan spekulasi sehingga kerap harganya tidak mencerminkan nilai yang wajar. Membiarkan harga tidak terkendali akan membuat pengeluaran pengguna BBM membengkak. Padahal tidak semua mobil plat hitam digunakan untuk transportasi pribadi. Sebagian besar angkutan barang termasuk bahan makanan dan sebagainya saat ini masih menggunakan plat hitam. Dengan demikian kenaikan penggunaan BBM non subsidi secara pasti membuat harga barang ikut naik, apalagi jika harga minyak internasional kembali meroket. Jika hal itu terjadi maka kehidupan masyarakat akan semakin sengsara akibat makin mahalnya biaya hidup.

Ketujuh: Pembatasan BBM dan kebijakan apapun yang memberikan peran lebih besar kepada pihak asing dalam pengelolaan sumberdaya alam khususnya migas merupakan kebijakan yang bertentangan syariah Islam. Minyak bumi dan gas serta kekayaan alam yang melimpah lainnya dalam pandangan Islam merupakan barang milik umum yang pengelolaannya diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. Sayang, pemerintah negeri ini yang dikelilingi oleh para opurtunis yang sangat loyal memegang prinsip ekonomi Kapitalisme. Padahal selain terbukti menyengsarakan rakyat dan membuat negeri ini tak lagi mandiri, Kapitalisme adalah sistem batil menurut Islam, dan karenanya harus diganti dengan sistem Islam, yang terwujud dalam institusi Khilafah Islam. Khilafah inilah yang menerapkan seluruh syariah Islam dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam pengelolaan minyak bumi. Dalam Khilafah, kepala negara (Khalifah) bertanggung jawab mengurus segala urusan rakyatnya.

الإِمَامُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Imam (Khalifah) yang memimpin manusia adalah pengurus rakyat. Dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Wallahu a’lam bi ash-shawab. []


Komentar al-islam:


RI: Serangan Alexandria (Mesir) Bukti Terorisme Masih Mengancam (Antara, 4/1/2011).

Mengapa tidak berani menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Israel adalah teroris negara, yang tidak hanya mengancam, tetapi terus menebar teror dengan banyak membunuh kaum Muslim di Irak, Afganistan, Palestina dsb. Inilah kedustaan atas nama terorisme sekaligus menunjukkan sikap paranoid para penguasa Muslim.

Next Prev home

0 comments:

Post a Comment

Ingin Punya Travel Haji Sendiri?

LiburanMurah.co