Rumah Tahfidz Daar ar-Rahmah

Rumah Tahfidz Daar ar-Rahmah
Bergabunglah dengan Rumah Tahfidz Daar ar-Rahmah

Sang Spiritual Motivator

Sang Spiritual Motivator
Photo Mr.Faqih Syarif

Umrah dengan 1/2 Harga

LiburanMurah.co

Tuesday, May 4, 2010

Hari Buruh : Menyambut Ke(tidak)sejahteraan Buruh?



Hari Buruh:
Menyambut Ke(tidak)sejahteraan Buruh?

Sudah tradisi setiap tanggal 1 Mei kaum buruh di seantero dunia menyambut datangnya Hari Buruh Internasional atau lebih dikenal May Day, tak terkecuali di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Meskipun tahun ini hingar bingar peringatan hari buruh di Jawa Timur tidak semeriah biasanya, namun hal ini berbeda dengan peringatan serupa di tempat lainnya. Di Jakarta misalnya, belasan elemen organisasi buruh melakukan aksi long march dari Bundaran HI ke Istana Merdeka walau tak satupun pejabat menemui mereka, karena pada saat yang sama Presiden SBY dan 8 menteri KIB, termasuk Menakertrans lebih memilih memperingati hari buruh dan makan siang bersama buruh Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) di Kawasan Industri KIIC, Karawang (Kompas, 01/05/2010). Agenda peringatan hari buruh setiap tahunnya hampir selalu sama, yaitu menuntut adanya peningkatan kesejahteraan buruh, perbaikan pola relasi buruh dan pengusaha serta perubahan kebijakan pemerintah agar lebih memihak buruh.
Bahkan sekitar seminggu sebelumnya – walaupun ini tak terkait dengan peringatan hari buruh – sekitar 1.300 buruh PT Drydocks World Graha di Batam, Kepulauan Riau, bentrok dengan para pekerja asing di perusahaan tersebut dan merusak berbagai aset perusahaan seperti kendaraan, fasilitas produksi dan bangunan pabrik. Walhasil puluhan milyar kerugian diderita oleh perusahaan akibat peristiwa tersebut. Kendati pemicunya seputar penghinaan berbau rasial, namun banyak kalangan menilai bahwa kejadian itu sesungguhnya merupakan puncak gunung es.
Terdapat berbagai soal mendasar tentang hubungan buruh dengan majikan. Mulai dari soal kesenjangan—tidak hanya kesenjangan ekonomi, tapi juga aspek lain mulai dari fasilitas hingga jaminan sosial; kekesalan tentang kebijakan outsourcing, rendahnya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, rendahnya besaran upah sehingga sulit untuk menghidupi keluarga dengan layak, hingga soal ketidakmampuan para supervisor yang majoritas ekspatriat menjalin komunikasi dengan benar, baik, dan santun. Peristiwa itu bukan saja menampar pipi pemerintah, tapi juga nyaris menggagalkan asumsi bahwa kinerja kesejahteraan mereka yang bekerja untuk perusahaan asing—baik itu internasional, transnasional maupun multinasional—jauh lebih baik dari perusahaan nasional (www.csrindonesia.com).
Kondisi di atas merepresentasikan kondisi dunia buruh dalam sistem Kapitalis, yang memang menjadikan buruh sebagai faktor produksi yang sangat penting dan sekaligus dibatasi haknya untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Pemberlakuan sistem Upah Minimum Regional (UMR) merupakan salah satu corak khas Kapitalis untuk membatasi kesejahteraan buruh. Penghitungan UMR yang didasarkan pada survey harga barang dan kebutuhan minimum, yang lebih dikenal dengan Kecukupan Hidup Layak (KHL), hanyalah tipuan sistem Kapitalis untuk mengeksploitasi tenaga buruh demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka tak heran jika dalam sistem Kapitalis, hubungan pengusaha (majikan) dan buruh senantiasa dalam posisi berseberangan atau berkonflik. Dan tak heran pula jika majikan selalu berganti mobil, mempunyai beberapa rumah mewah dan liburan ke luar negeri, sementara hampir semua buruhnya masih belum memiliki rumah dan bahkan membeli sepeda motor pun dengan sistem kredit.
Dalam sistem Islam, hubungan buruh atau pekerja (ajir) dengan majikan (musta’jir) adalah hubungan yang didasarkan pada akad kerja (ijaroh) yang jelas dan penuh kerelaan. Jika salah satu pihak tidak rela, maka otomatis tidak terjadi akad ijaroh tersebut. Pun demikian dalam penentuan standar upah pekerja, maka didasarkan pada beberapa faktor, antara lain: a) standar gaji di pasaran pada posisi yang semisal atau relatif sama, b) manfaat yang diberikan oleh pekerja kepada majikan, baik manfaat fisik maupun jasanya, c) tingkat keahlian atau profesionalitas seorang pekerja dan d) karena sebab lainnya seperti kondisi yang berubah, baik kinerja bisnis atau kinerja pekerja. Sehingga kebutuhan hidup minimum atau yang dikenal dengan KHL tidak dijadikan dasar di dalam menentukan upah seorang buruh. Namun penetapan upah semata-mata didasarkan pada nilai manfaat yang diberikan oleh buruh kepada majikannya. Dan apabila dijumpai perselisihan antara buruh dan majikan mengenai upah, mereka harus menunjuk orang yang ahli sebagai penengah atau meminta negara menunjuk orang yang ahli sebagai pemutus urusan tersebut.
Selain persoalan upah, persoalan buruh saat ini adalah terkait dengan kebebasan berserikat, hak atas berbagai tunjangan dan jaminan kesehatan serta pendidikan. Dalam sistem Kapitalis berbagai hak tersebut termasuk tunjangan yang diberikan adalah sebagai upaya untuk menambal kebobrokan sistem agar tidak terkesan terlalu eksploitatif. Terkait dengan masalah ini pun Islam telah mempunyai penyelesaiannya. Setiap orang menurut syara’ diperbolehkan untuk berserikat, baik itu buruh maupun bukan. Sedangkan terkait dengan berbagai hak seperti uang pesiun dan kompensasi lainnya, seharusnya memang tidak dibebankan kepada majikan atau pengusaha. Karena orang-orang yang tidak mampu lagi bekerja menjadi tanggung jawab negara. Sehingga negara-lah yang bertanggung jawab secara penuh untuk memberikan santunan kepada rakyatnya. Termasuk di dalamnya adalah jaminan atas kesehatan dan pendidikan, yang juga tidak dibebankan kepada majikan, namun telah menjadi kewajiban negara sebagai bagian dari proses mengurusi urusan rakyatnya (ria’yatus syu’un al ummah).
Jika demikian, sepertinya kalimat tangisan ”….now life has killed the dream I dreamed...” seperti yang dituliskan Fantine dalam Les Miserables (1862 M) dan sering dipakai untuk menggambarkan kehidupan buruh dalam sistem Kapitalis, tidak lagi tepat untuk menggambarkan kondisi buruh dalam sistem Islam. Walhasil Islam tidak mengenal persoalan perburuhan, karena semua permasalahan terkait hubungan buruh dan majikan serta masalah kesejahteraan buruh telah dipecahkan secara tepat dalam sistem Islam, sehingga jelas mana hak dan kewajiban buruh, majikan dan juga tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, ketika Islam diterapkan, sepertinya tidak relevan pula untuk tetap memperingati Hari Buruh Internasional. Kalau demikian halnya, wahai para buruh, mengapa Anda tidak ikut memperjuangkan tegaknya sistem Islam, yang akan menjamin hak dan kehidupan Anda secara lebih baik? Tentu semua itu pilihan hidup Anda dan hanya Anda yang tahu jawabannya!!
( Fajar Kurniawan - www.fikrulmustanir.blogspot.com )

Next Prev home

0 comments:

Post a Comment

Ingin Punya Travel Haji Sendiri?

LiburanMurah.co