Rumah Tahfidz Daar ar-Rahmah

Rumah Tahfidz Daar ar-Rahmah
Bergabunglah dengan Rumah Tahfidz Daar ar-Rahmah

Sang Spiritual Motivator

Sang Spiritual Motivator
Photo Mr.Faqih Syarif

Umrah dengan 1/2 Harga

LiburanMurah.co

Tuesday, April 28, 2009

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pendidikan


Tanggung Jawab Negara Terhadap Pendidikan???

Oleh: Wijaya Kurnia Santoso

Ujian Nasional (UNAS) yang menentukan lulus tidaknya siswa mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga SMA sudah dan akan digelar. Ujian Nasional yang kini telah berganti nama menjadi Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk tingkat atas (SMA) digelar mulai senin kemarin yakni 20 April sampai tanggal 24 April, sedangkan untuk SMP UASBN akan digelar seminggu setelah UASBN SMA yaitu tanggal 27 April. Untuk Sekolah Dasar (SD) Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) baru akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2009. Banyak sekali pro – kontra yang mewarnai UASBN ini pada setiap tahunnya, dari masalah nilai standar kelulusannya yang pada setiap tahunnya itu naik, dan pada tahun ini nilai standar kelulusanya adalah 5,5. Selain masalah standar nilai kelulusan, masalah yang sering mewarnai pelaksanaan Ujian Nasional ini setiap tahunnya adalah masalah keuangan yang harus dibayar siswa menjelang pelaksanaan Ujian Nasional ini. Sebagai contoh adalah “seorang ibu yang bernama Anik Setyowati, yang merupakan seorang buruh cuci yang penghasilannya hanya Rp. 250.000,- per bulan, harus datang ke SMA PGRI Lawang jum’at (17/4) dengan menangis dan bahkan bersimpuh depan loket Tata Usaha (TU) untuk memohon kompenasi dari pihak sekolah, karena putranya, Eko prasetyo, terancam tidak bisa ikut Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) disebabkan belum melunasi uang Ujian Nasional (UNAS) sebesar Rp. 485.000,-“. (Surya/17 April 2009)

Adanya fakta yang terungkap di atas adalah seperti fenomena gunung es, dimana sebenarnya masih banyak lagi para siswa yang mengalami nasib yang sama yaitu mereka terancam untuk tidak bisa ikut Ujian Akhir Nasional (UNAS) disebabkan karena tidak dapat membayar biaya untuk ujian tersebut. Sungguh sangat memilukan bagi kita semua apabila ada siswa yang tidak bisa ikut Ujian Nasional hanya dikarenakan gara-gara tidak bisa membayar biaya untuk ujian. Mana tanggung jawab Negara ???. Bukankah Anggaran Belanja Negara ini mengalokasikan 20% dari anggarannya untuk biaya pendidikan ??. Maka apabila Negara ini benar-benar menganggarkan 20% dari APBN (Anggaran Pengeluaran Belanja Negara) untuk biaya pendidikan maka masalah seperti ini mungkin tidak akan terjadi, ataukah memang pihak sekolah yang sengaja tetap menarik iuran dari para siswanya untuk biaya ujian. Memang banyak sekolah – sekolah yang membebankan biaya untuk para siswa tahap akhir (siswa kelas 3), tapi memang biasanya bukan biaya untuk UNAS, melainkan merupakan biaya lainnya, seperti perpisahan dan wisuda para siswa yang lulus nantinya, serta tanggungan – tangungan lain tentunya. Sebenarnya biaya –biaya seperti itu (biaya perpisahan dan biaya wisuda) tidak terlalu penting untuk dilaksanakan, tapi yang jadi masalah adalah bawasannya prosesi – prosesi yang sering dilakukan itu seakan menjadi tradisi dan ritual wajib yang harus dilaksanakan bagi para siswa yang lulus dan siswa yang harus menanggung biaya prosesi – prosesi di atas. Walaupun prosesi – prosesi di atas tidak dilakukan maka seharusnya tidak berpengaruh apa – apa pada siswa dan tanpa prosesi – prosesi tersebut ijazah pun masih bisa didapat. Tapi masih tetap ada saja sekolah yang tetap menarik iuran para siswanya untuk biaya UNAS, karena pihak sekolah merasa bahwa dana yang diberikan pemerintah untuk pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) tidaklah mencukupi. Dana subsidi UASBN tahun ini dari pemerintah yaitu sebesar Rp. 25.000,- per siswa untuk tingkat SMP dan Rp. 30.000,- per siswa untuk tingkat atas (SMA) dirasa oleh pihak sekolah tidaklah mencukupi, hal ini disebabkan karena selain siswa harus mengikuti UNAS atau UASBN maka siswa harus juga mengikuti ujian – ujian lain, seperti ujian sekolah maupun ujain praktik. Dana subsidi UASBN dari pemerintah itu juga kurang untuk membiayai pelaksanaan UASBN karena sekolah harus menaggung biaya teknis lain untuk pelaksanaan UNAS ini seperti biaya untuk konsumsi dan transportasi bagi para pengawas UASBN. Jadi seharusnya pemerintah harus tanggap dengan keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan, jangan malah siswa yang dibebankan untuk menanggung biaya tersebut. Bukan hanya untuk biaya UNAS tapi seharusnya pemerintah bertanggung jawab penuh akan hak dasar yakni pendidikan bagi setiap warganya. Karena hanya dengan orang –orang yang cerdas dan berpendidikan bangsa ini bisa maju dan terlepas dari berbagai keterpurukan yang melanda bangsa selama ini dan Negara ini pun tidak lagi menjadi jongos para Negara adidaya. Mewujudkan pendidikan yang murah atau bahkan gratis serta berkualitas harusnya menjadi tanggung jawab Negara, dan Negeri tercinta ini bisa mewujudkan pendidikan seperti itu, asalkan kekayaan alam yang melimpah harus dikelola secara mandiri oleh Negara. Seandainya tanbang emas di Papua (Freport) dan tambang minyak di Blog Cepu dikelola secara mandiri oleh bangsa ini maka jangankan pendidikan gratis bahkan kesehatanpun bisa digratiskan oleh Negara.

Jadi tidak akan ada lagi kasus gagal ujian karena terganjal masalah ekonomi dan tidak akan lagi ada anak yang putus sekolah walaupun mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu sekalipun, hal ini bisa diwujudkan asalkan Negara benar – benar peduli dengan hak dasar rakyatnya yakni pendidikan. Maka tidak akan ada ibu yang menangis karena dipaksa membayar biaya UNAS atau biaya sekolah.
( Mhs Unesa Peserta Mentor FM Plus, www.mentorplus.multiply.com )

Next Prev home

0 comments:

Post a Comment

Ingin Punya Travel Haji Sendiri?

LiburanMurah.co