Rumah Tahfidz Daar ar-Rahmah

Rumah Tahfidz Daar ar-Rahmah
Bergabunglah dengan Rumah Tahfidz Daar ar-Rahmah

Sang Spiritual Motivator

Sang Spiritual Motivator
Photo Mr.Faqih Syarif

Umrah dengan 1/2 Harga

LiburanMurah.co

Monday, November 24, 2008

Pesta Demokrasi = Pestanya rakyat atau Pestanya Elite politik?


Pesta Demokrasi = Pestanya rakyat atau Pestanya Elite politik?
Oleh. N.Faqih Syarif H

Pemilu merupakan hajatan besar lima tahunan yang diongkosi triliunan rupiah dari uang rakyat dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Belum lagi Pilkada yang dilakukan di seluruh kota/kabupaten dan propinsi di seluruh Indonesia. Coba Anda bayangkan berapa trilyun, ada 473 pilkada ambil aja tiap pilkada 200 M diambil dari APBD, belum dana yang dikeluarkan masing-masing calon katakan minimal 3 M kalau tiap daerah ada 3 Calon berapa trilyun yang harus dikeluarkan untuk pesta demokrasi ini. Pemilu pun sering diistilahkan dengan pesta rakyat. Padahal kenyataannya, yang menuai hasil adalah para politisi dan pejabat. Kita semestinya bertanya, akankah perubahan ke arah yang lebih baik terjadi dengan adanya Pemilu atau sebaliknya? Sebagai Muslim, kita pun mesti bertanya, apakah Pemilu dalam sistem demokrasi dibolehkan atau sebaliknya?
Menurut para pakar politik, Pemilu adalah pesta demokrasi, pestanya rakyat; karena demokrasi merupakan cerminan dari aspirasi rakyat untuk memilih para wakilnya yang duduk di parlemen, sekaligus untuk memilih pemimpin yang diidam-idamkannya. Wakil-wakil rakyat itulah, katanya, yang menjadi penyambung lidah rakyat; dan pemimpin yang terpilih itu pula yang menjalankan kehendak dan keinginan rakyat menuju masyarakat dan negara yang demokratis. Lalu, apa benar bahwa para wakil rakyat itu menjadi lidah penyambung aspirasi rakyat? Apa benar pula sang pemimpin yang terpilih menjalankan kehendak rakyatnya? Kenyataan justru berbicara lain. Alih-alih membela kepentingan rakyat, para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih selama ini justru lebih banyak mengagendakan kepentingan pribadi, keluarga, atau paling banter partainya. Rakyat sendiri, habis manis sepah dibuang.
Akan tetapi, apa alasannya itu sehingga kita berlepas diri? Tentu saja bukan. Kita yang mengaku Muslim – yang menaati Allah Swt dan Rasul-Nya, serta yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunah sebagai rujukan dalam seluruh aspek kehidupan – harus memperhatikan beberapa kenyataan berikut ini:
Pertama, demokrasi merupakan sistem kufur yang dibangun berdasarkan pemisahan agama dari kehidupan. Seluruh perkara di dalam demokrasi berasal dari – dan ditujukan pada – manusia, bukan dari dan bagi Allah Swt. Manusia diangggap sebagai sumber tasyri’ (perundang-undangan). Merekalah yang mengeluarkan peraturan terhadap seluruh urusan kehidupan mereka, dengan metode yang mereka pilih. Hal ini merupakan bentuk kekufuran kepada Allah dan bertentangan dengan akidah Islam secara total. Allah Swt berfirman :

“Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Mahasuci Allah, Tuhan semesta alam”(TQS al-A’raf[7]:54).

Demokrasi sama artinya dengan mengabaikan otoritas Allah Swt, dan Rasul-Nya sebagai Syari’ (Pembuat hukum), dan digantikan oleh manusia (rakyat) sebagai pihak yang berdaulat. Ini sesuai dengan prinsip sekularisme (pemisahan agama dengan urusan kehidupan; pemisahan agama dengan arena politik; pemisahan agama dengan urusan-urusan dunia) yang selama ini dipropagandakan dan dijalankan oleh peradaban Barat yang kafir. Wajar jika negara-negara Barat selalu men-support jargon-jargon demokrasi dan mendorong Pemilu yang demokratis (menurut mereka). Dengan demikian, pesta demokrasi hakikatnya adalah pesta kekufuran yang melibatkan rakyat seluruh negeri.
Kedua, sebagian parpol Islam yang terlibat dalam Pemilu mengatakan bahwa kaum Muslim mampu mencapai penerapan hukum Islam melalui jalan usulan penerapan syariat di parlemen. Pandangan ini tidak bisa diterima. Sebab, hal ini berarti tidak menjadikan Islam sebagai asas karena Islam adalah din yang wajib kita terapkan, tetapi karena diterima oleh mayoritas masyarakat. Itu jika pandangan orang-orang yang mempropagandakan penerapan Islam untuk menjadi mayoritas di parlemen bisa ditoleransi. Namun kenyataannya, sistem (pemerintahan) kufur di dunia Islam tidak mentoleransi hal itu. Sistem demokrasi memang menghendaki adanya orang-orang yang mengangkat syiar-syiar Islam di parlemen sebagai bentuk permainan peran oposisi, untuk menyempurnakan pentas demokrasi, dan menampakkan adanya pluraritas seluruh kelompok-kelompok politik dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Seandainya parpol Islam berhasil seluruhnya dalam pemilihan, mereka tetap tidak akan berhasil mencapai jumlah yang diminta untuk menerapkan Islam di suatu negeri. Bagaimana hal itu terjadi, sementara mereka sendiri telah bersumpah sebelum masuk (menjadi anggota) parlemen untuk menjaga undang-undang dasar yang ada?! Kenyataan yang ada membuktikan bahwa keberhasilan partai-partai politikyang mengangkat syiar-syiar Islam, seperti yang ada di Turki, adalah setelah mereka memberikan jaminan (garansi) terhadap para penguasa untuk tetap menjaga sekularisme di negara itu. Jika hal itu tidak dilakukan, tentu saja mereka tidak diijinkan untuk mengikuti Pemilu. Bukti nyata atas hal itu adalah apa yang terjadi di Aljazair.
Ketiga, banyak parpol Islam yang bersemangat untuk terlibat dalam Pemilu membenarkan perbuatan mereka, dengan dalih, kita tidak ingin membiarkan lapangan ini untuk orang-orang yang tidak bertakwa; dan kami memilih orang yang lebih baik (salih) untuk aktivitas tersebut. Apa jadinya, menurut mereka, apabila pemerintahan dan kekuasaan dikuasai oleh orang-orang kafir, orang-orang zalim, munafik, dan fasik? Saya mengatakan kepada mereka, yang mengatakan itu, bahwa memilih yang lebih baik bisa dilakukan terhadap perbuatan yang direstui oleh Islam. Namun, jika perbuatan itu diharamkan, bahkan keharamannya amat besar di sisi Allah, yaitu bersandar pada selain syariat Allah, maka tidak dibolehkan memilih yang lebih baik (Sali) atau pun yang tidak baik untuk itu. Orang-orang yang salih lagi bertakwa tidak akan mengajukan diri mereka menjadi wakil dari manusia dalam hal pembuatan hukum-hukum selain Allah!
Apakah kita ridha diri kita dan saudara kita terjerumus kedalam pesta kekufuran ini??? (www.faqihsyarif.com atau www.formulabisnis.com/?id=faqihsyarif )

Next Prev home

1 comments:

  1. Hari ini kaum Muslimin berada dalam situasi di mana aturan-aturan kafir sedang diterapkan. Maka realitas tanah-tanah Muslim saat ini adalah sebagaimana Rasulullah Saw. di Makkah sebelum Negara Islam didirikan di Madinah. Oleh karena itu, dalam rangka bekerja untuk pendirian Negara Islam, kita perlu mengikuti contoh yang terbangun di dalam Sirah. Dalam memeriksa periode Mekkah, hingga pendirian Negara Islam di Madinah, kita melihat bahwa RasulAllah Saw. melalui beberapa tahap spesifik dan jelas dan mengerjakan beberapa aksi spesifik dalam tahap-tahap itu

    ReplyDelete

Ingin Punya Travel Haji Sendiri?

LiburanMurah.co